Jurnal SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN TENAGA KERJA DENGAN MENGGUNAKAN DI INDDONESIA

No view

Download Jurnal Disinik

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari cara mengajukan permohonan atas alasan penggunaan di Indonesia dan bagaimana cara melibatkan pemerintah dalam proses pengawasan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan tentang tenaga kerja di Indonesia dengan mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak lagi terkait dengan perundingan-undangan tersebut, seperti dalam UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan TKA , Tetapi merupakan bagian dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru tersebut. Penempatan Tenaga Kerja Asing dilakukan setelah pengajuan rencana penggunaan Tenaga Kerja oleh Departemen Tenaga Kerja dengan mengeluarkan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Untuk dapat bekerja di Indonesia, TKA harus memiliki izin tinggal terbatas yang dikeluarkan sebelumnya harus memiliki visa untuk bekerja di Indonesia atas nama tenaga kerja yang diperlukan, untuk dikeluarkan izinnya oleh Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM. 2. Setiap penggunaan tenaga kerja di Indonesia tidak hanya legal saja yang mendapatkan perlindungan tetapi TKA yang ilegal pun dilindungi perlu yang diperlukan dalam setiap instrumen hukum internasional. Instansi yang mengalihkan untuk melakukan pengawasan atas perusahaan dan tenaga kerja merupakan Departemen Tenaga Kerja, untuk yang mendukung TKA sebagai orang asing merupakan otoritas Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM.

Kata kunci: Sanksi Hukum, Pelanggaran, tenaga kerja asing

Download Jurnal Disinik
Jurnal

SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN TENAGA KERJA DENGAN MENGGUNAKAN DI INDDONESIA