Jurnal PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI DASAR KAJIAN DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Download Jurnal Disinik

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana mengatur putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan bagaimana hubungan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. UUD NRI 1945 merupakan norma dasar yang memuat ketentuan ketatanegaraan yang berlaku umum dan Undang-undang yang mengatur MK atau Undang-Undang MD3 tidak sesuai dengan alasan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden sehingga putusan pengadilan Konstitusi diambil berdasarkan usul pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan-alasan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak jelas. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang pemakzulan tetapi tidak memperjelas alasan-alasan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 2. Hubungan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menentukan sistem pemerintahan campuran yang diterapkan ke dalam konstitusi UUD NRI 1945. Hal ini dapat dilihat dari: Usul pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk Dewan Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini UUD NRI 1945 memberikan wewenang kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga legislatif yang menentukan politik akhir dari hubungan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden (sistem parlementer). Usul pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Dewan Permusyawaratan Rakyat hanya dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperbaikinya, mengadili, dan memutus perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini UUD NRI 1945 menyetujui wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yudikatif untuk mempererat hukum pemerintahan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden (sistem presidensial).

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Dasar Kajian , Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Download Jurnal Disinik
Jurnal

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI DASAR KAJIAN DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA