Jurnal Malpraktik Profesi Penegak Hukum (STUDI PUTUSAN No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan PUTUSAN No. 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)

Jurnal Malpraktik Profesi Penegak Hukum (STUDI PUTUSAN No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan PUTUSAN No. 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)

Download Jurnal Disini

Putra, Andhika Eka dan Kuswardhani, S.H., M.Hum
  

(2019)

Malpraktik Profesi Penegak Hukum (STUDI PUTUSAN No. 336 / K.Pid.Sus / 2015 dan PUTUSAN No. 89 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst).

    Skripsi skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
  

  

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui Malpraktek Hakim
dan Advokat diatur dalam hukum pidana: b) Untuk mengetahui bentuk
malpraktek yang dilakukan oleh hakim dan advokat dalam Keputusan No. 336 / K. Pid.
Sus / 2015 dan Keputusan Nomor 89 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN. Jkt. Pst; c)
Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian malpraktek, Hakim dan Advokat.

 Metode penelitian menggunakan pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif,
bahwa
aku s
itu
hukum
aku s
dimengerti
sebagai
Sebuah
aturan
(norma),
sebagai
Sebuah
sistem
dari
aturan

dengan
dogmatis
hukum
atau
hukum
sistem
begitu
bahwa
saya t
bisa
menjadi
jelas
dimengerti.
[1]
Di

ini
kasus
Keputusan
Tidak.
Tidak.
336
/
K.
Pid.
Sus
/
2015
dan
Keputusan
Jumlah
89
/

Pid.
Sus
/
TPK
/
2015
/
PN
Jkt.
Itu
Bertindak
aku s
terkait
untuk
Hukum
Jumlah
48
dari
2009

tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat.

 Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis: a) Untuk pemberi suap, Artikel
209 KUHP diberlakukan dan Pasal 210 ayat (1) dari
Kode kriminal. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi
Kejahatan. Pasal 5, 6, 11 dan 12 yang pada dasarnya mengandung suap; b) Formulir
Malpractice Done oleh Hakim Putusan No.336 / K. Pid. Sus / 2015 dan
Pengacara dan Keputusan No.89 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN. Jkt.
Perilaku Hakim dalam Putusan No. 336 / K. Pid. Sus / 2015 melanggar
ketentuan yang tercantum dalam KUHP Pasal 419 Ayat (1). Pasal 12
UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan
diambil oleh Advokat melanggar hukum positif Indonesia, yaitu: Pasal 209 dari
KUHP. Pasal 209 ayat (1) KUHP dengan a
maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara atau denda maksimal
dari Rp. 4. 500.00, Pasal 210 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur Suap
Penyedia, termasuk Pasal 5 dan Pasal 6; c) Pemberhentian hakim dengan
rasa tidak hormat dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1). Pemberhentian seorang Advokat adalah
diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 yang mencakup a) Pengacara berhenti
atau dapat diberhentikan dari profesi mereka secara permanen karena alasan; b) milik sendiri
aplikasi; c) dijatuhi hukuman pidana yang memiliki kekuatan hukum permanen,
karena tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat)
tahun atau lebih; atau; d) berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Kata kunci: Hakim Profesional dan Pengacara, Malpraktek, Penyelesaian Hukum

Tindakan (diperlukan login)

 Lihat Item Lihat Item

Jurnal Malpraktik Profesi Penegak Hukum (STUDI PUTUSAN No. 336/K.Pid.Sus/2015 dan PUTUSAN No. 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)

Download Jurnal Disini