Jurnal ASPEK HUKUM PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Download Jurnal Disinik

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk sengketa setelah pemutusan hubungan kerja dan bagaimana aspek hukum memproses sengketa setelah pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan menggunakan metode penelitian nyuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk sengketa setelah Pemutusan Hubungan Kerja adalah perbedaan pendapat yang diajukan pertentangan antara pengusaha atau pengusaha gabungan dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / pekerja terkait karena perselisihan terkait dengan hak yaitu perselisihan yang timbul karena satu kasus tidak sesuai isi kerja, peraturan perusahaan , perjanjian perburuhan, atau ketentuan perundangan ketenagakerjaan, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan di antara serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 2. Prosedur penyelesaian sengketa setelah Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri yang merupakan dasar hukum penyelesaian perselisihan, tidak hanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industri di perusahaan swasta dan perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi juga pada usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak membentuk perusahaan tetapi memiliki pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membeli upah. Ada 4 (empat) prosedur kerja perselisihan hubungan industri antara lain Bipatrit, Konsiliasi, Arbitrase, Mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Kata kunci : Aspek Hukum, Prosedur Penyelamatan Sengketa, Pemutusan Hubungan Kerja.

Download Jurnal Disinik
Jurnal

ASPEK HUKUM PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Leave a reply "Jurnal ASPEK HUKUM PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003"

Author: 
    author