Jurnal ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PEMUNGUT PAJAK UNTUK MEMENUHI RASA KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002

Download Jurnal Disinik

Tujuan pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari jenis-jenis, sistem pemungutan pajak, dan kendala dalam pemungutan pajak di Indonesia dan bagaimana mengusahakan sengketa pajak antara wajib pajak dengan pemungut pajak untuk rasa nikmat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tujuan pengenaan pajak berdasarkan jenisnya yang berlaku di Indonesia dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Pajak langsung dan pajak tidak langsung, 2) Pajak subjektif dan pajak tujuan, 3 ) Pajak Pemerintah Pusat dan Pajak Pemerintah Daerah. Sistem Pemungutan Pajak merupakan salah satu yang direkomendasikan dari pihak subyektif tentang siapakah pihak yang berhak atas persetujuan dari undang-undang untuk melakukan tugas pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) Sistem Penilaian Mandiri 2) Pajak Pemotongan Sistem dan 3) Sistem Penilaian Resmi. [19659003] 2 . Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, termasuk mengatur tentang cara menetapkan kembali pajak Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Terhadap putusan, mengajukan satu surat gugatan atau surat banding. Dalam melakukan pembayaran perpajakannya, pembayaran pajak wajib kali tidak puas atas pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh Fiskus (Pemungut Pajak), baik karena dikeluarkannya ketetapan pajak, juga terkait penagihan pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberatan pajak timbul karena ketetapan atas keputusan pemerintah pajak yang dirasa kurang adil oleh wajib pajak. Undang-undang perpajakan itu sendiri menentukan apa saja yang dapat dilakukan oleh pajak yang diperlukan untuk menyelesaikan pajak yang timbul, baik yang diselesaikan sengketanya yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak sendiri, maupun yang dikelolanya dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak, di Pengadilan Pajak dan Pengadilan Agung Selain oleh wajib pajak, upaya hukum juga dapat dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam hal Peninjauan Kembali, yang merupakan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum dapat dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal yang diminta sanggahan yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci : Analisis hukum, disetujui sahkan, pajak, wajib pajak, pemungut pajak.

Download Jurnal Disinik
Jurnal

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PEMUNGUT PAJAK UNTUK MEMENUHI RASA KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002

Leave a reply "Jurnal ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PEMUNGUT PAJAK UNTUK MEMENUHI RASA KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002"

Author: 
    author